ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DALAM SISTEM BAGI HASIL (MUKHABARAH) ANTARA PETANI PENGGARAP DENGAN PEMILIK LAHAN SAWAH DI DESA KRACAK, KABUPATEN BANYUMAS

Windi, Pangestika (2023) ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DALAM SISTEM BAGI HASIL (MUKHABARAH) ANTARA PETANI PENGGARAP DENGAN PEMILIK LAHAN SAWAH DI DESA KRACAK, KABUPATEN BANYUMAS. Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Syaifuddin Zuhri.

Preview

Text Windi Pangestika_Analisis Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah Di Desa Kracak, Kabupaten Banyumas.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Sebagai konsekuensi dari kegiatan usaha adalah memikul resiko, baik untung maupun rugi. Jika untung yang diperoleh besar maka penyedia dana dan pekerja menikmati bersama sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan jika rugi usaha maka harus dirasakan bersama. Dalam sistem bagi hasil pembagian keuntungan harus bisa adil, artinya imbang antara pihak yang saling bekerja sama. Penelitian ini bertujuan untuk pertama mengetahui Bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kracak Kabupaten Banyumas, kedua yaitu Bagaimana penerapan nilai keadilan dalam sistem bagi hasil pada masyarakat Desa Kracak Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Desa Kracak Kabupaten Banyumas. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini yatu observasi, dokumentasi dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Kracak Kabupaten Banyumas. Analisis data dilakukan dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan. Pada Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertama sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa tidak dibuat dalam bentuk tertulis karena masih menggunakan adat kebiasaan, di mana pihak pemilik lahan menyerahkan tanah atau lahan miliknya untuk digarap orang lain dengan memakai ketentuan bagi hasil, kedua implementasi prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil yang dilakukan petani desa sudah sesuai dengan prinsip keadilan namun, masih ada yang perlu diperkuat terkait indikator keadilan yaitu transparansi mengenai jangka waktu berlangsungnya akad, transparansi mengenai biaya, dan indikator penangungan risiko ketika terjadi kerugian. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa langkah penyesuaian untuk menjadikan sistem bagi hasil pertanian yang diterapkan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Actions (login required)

View Item