PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ISTERI MASIH DALAM MASA ‘IDDAH (Studi Putusan No. 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm)

NISWATUN, TASRIFAH (2023) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ISTERI MASIH DALAM MASA ‘IDDAH (Studi Putusan No. 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text NISWATUN TASRIFAH_PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ISTERI MASIH DALAM MASA 'IDDAH (Studi Putusan No.1649.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Pembatalan perkawinan adalah upaya untuk membatalkan perkawinan yang sudah terjadi. Pembatalan tersebut dilaksanakan melalui sebuah putusan pengadilan. Dalam perkara No. 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm, PA Kebumen menyatakan menolak permohonan pembatalan perkawinan. Hal ini dikarenakan pemohon bukan merupakan orang yang memiliki kewenangan untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Akibat penolakan hakim tersebut, perkawinan yang dilangsungkan dalam masa ‘iddah tetap berlanjut. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam fikih yang menyatakan seorang perempuan yang dalam masa ‘iddah tidak boleh dinikahi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa Pengadilan memutuskan tidak dapat diterima pada permohonan pembatalan itu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal reseach) dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menelaah teori, konsep hukum dan peraturan perundang-undangan. Sumber data primer penelitian ini berasal dari salinan putusan No. 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan wawancara kepada satu hakim yang memutus perkara tersebut serta wawancara kepada pihak pemohon. Data sekunder penelitian ini didapatkan dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta buku dan jurnal yang mengulas tentang pembatalan perkawinan. Metode pengumpulan data pada penelitian ini berupa dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini, terdapat 2 temuan, pertama majelis hakim memutuskan menjatuhkan putusan tidak dapat diterima karena permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil yaitu pemohon bukan merupakan pihak yang berhak dalam permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Kedua, dampak putusan ini terhadap status anak dalam perspektif hukum positif jika dilihat dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata yaitu anak ini masuk ke dalam kelompok anak sah karena anak tersebut muncul saat ada peristiwa perkawinan orang tuanya yang masih berlangsung. Sedangkan dampak putusan ini terhadap status anak perspektif hukum Islam dengan berdasar pada hadis al waladu lil firasy dinasabkan kepada suami yang sekarang. Kata kunci: pembatalan perkawinan, kawin hamil, putusan.

Actions (login required)

View Item