KEWENANGAN ATR/BPN KABUPATEN BANYUMAS DALAM RENCANA ALIH FUNGSI LAHAN TANDUS MENJADI KAWASAN INDUSTRI PERSPEKTIF SIYĀSAH SYAR’IYYAH

NIDA, KHAERUNNISA (2023) KEWENANGAN ATR/BPN KABUPATEN BANYUMAS DALAM RENCANA ALIH FUNGSI LAHAN TANDUS MENJADI KAWASAN INDUSTRI PERSPEKTIF SIYĀSAH SYAR’IYYAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text NIDA KHAERUNNISA_KEWENANGAN ATRBPN KABUPATEN BANYUMAS DALAM RENCANA ALIH FUNGSI LAHAN TANDUS MENJADI KAWASAN INDUSTRI PERSPEKTIF SIYĀSAH SYAR’IYYAH.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Tanah dan pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun ke tahun akan mengalami pertambahan. Pertambahan tersebut mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat bahkan mengakibatkan semakin banyaknya kegiatan alih fungsi lahan, salah satunya adalah dijadikan sebagai kawasan untuk kegiatan industri. Guna menjamin pengelolaan tanah akan berjalan dengan baik, maka dibutuhkanlah sebuah lembaga yang mempunyai kewenangan khusus mengenai permasalahan pertanahan. Maka dari itu dibentuklah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan ATR/BPN Kabupaten Banyumas terhadap konversi lahan tandus menjadi kawasan industri dan pandangan siyasah syar’iyyah terhadap kewenangan ATR/BPN dalam konversi lahan tandus menjadi kawasan industri. Penelitian yang penulis lakukan merupakan sebuah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data yang penulis dapatkan akan dianalisis menggunakan teori Siyāsah Syar’iyyah. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan ATR/BPN Kabupaten Banyumas dalam rencana alih fungsi lahan tandus menjadi kawasan industri didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011-2031. Namun, di dalam proses rencana pembangunan kawasan industri mengalami beberapa hambatan, salah satunya yaitu adanya revisi perda RTRW Kabupaten Banyumas. Hal tersebut mengakibatkan mangkraknya pembangunan kawasan industri. Apabila dilihat dari prespektif Siyāsah Syar’iyyah, maka kewenangan ATR/BPN dalam melaksanakan tugasnya sudah melaksanakanya dengan sangat baik. Kata Kunci: Alih Fungsi, Lahan Tandus, Industri, Siyāsah Syar’iyyah.

Actions (login required)

View Item