ANALISIS PENERAPAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGELOLA ASPIRASI MASYARAKAT DI KECAMATAN KEDUNGBANTENG BANYUMAS PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYAH

Ahmad, Fiqhi Mubarok (2023) ANALISIS PENERAPAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGELOLA ASPIRASI MASYARAKAT DI KECAMATAN KEDUNGBANTENG BANYUMAS PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYAH. Skripsi thesis, UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri.

[img]
Preview
Text
Ahmad Fiqhi Mubarok_ Analisis Penerapan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengelola Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Kedungbanteng Banyumas Perspektif Siyāsah Dustūriyah.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Pemerintah desa merupakan sub sistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk menata dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun peneliti menemukan fenomena bahwa di Desa Kalikesur, Beji dan Karangsalam Kidul penyelenggaran pemerintah desa (BPD) yang dirasa sudah optimal sesuai peraturan yang ada tetapi kesejahteraan masyarakat belum tercapai. Peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan fungsi BPD Desa kalikesur, Beji dan Karangsalam Kidul dan bagaimana pandangan siyāsah dustūriyah tentang kinerja BPD tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan (field research) dapat juga dianggap sebagai penelitian luas dalam penelitian kualitatif (tidak berbentuk angka) atau sebagai mtode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penarapan fungsi BPD dalam mengelola aspirasi masyarakat pada Desa Kalikesur, Beji dan Karangsalam Kidul sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan tinjauan siyāsah dustūriyah sudah dapat dikatakan sesuai karena BPD sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang ada.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Badan Permusyawaratan Desa, BPD, Fungsi BPD, Siyāsah Dustūriyah
Subjects: 2x4. Fiqih > 2x4.9 Aspek Fiqih lainnya
300 Social sciences > 340 Law
300 Social sciences > 340 Law > 348 Law (Statutes), regulations, cases
300 Social sciences > 340 Law > 348 Law (Statutes), regulations, cases > 348.3 Specific Jurisdiction (Undang-undang dan Peraturan)
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: Ahmad fiqhi mubarok sdr
Date Deposited: 23 Oct 2023 01:22
Last Modified: 23 Oct 2023 01:22
URI: http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/21929

Actions (login required)

View Item View Item