KEBIJAKAN PROGRAM SERTIFIKAT VAKSIN SEBAGAI PENUNJANG KEGIATAN MASYARAKAT PERSPEKTIF MASLAHAH

Risa, Samrotul Fuadah (2023) KEBIJAKAN PROGRAM SERTIFIKAT VAKSIN SEBAGAI PENUNJANG KEGIATAN MASYARAKAT PERSPEKTIF MASLAHAH. Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Risa Samrotul fuadah_Kebijakan Program Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Perspektif Maslahah.pdf Download (8MB) | Preview

Abstract

Pandemi COVID-19 menimbulkan status kedaruratan di Indonesia yang telah ditetapkan oleh World Health Organization (WHO). Segala bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah membuat masyarakat dan pemerintah saling bekerja sama dalam pemberantasan penularan COVID-19. Dalam situasi ini vaksin dipilih sebagai cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit menular COVID-19. Namun hadirnya vaksin di Indonesia tidak serta merta diterima oleh masyarakat. Untuk menanggapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan sertifikat vaksin yang dijadikan sebagai penunjang kegiatan masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mau untuk divaksin dan membantu pemerintah dalam penanggulangan penyebaran virus COVID-19. Penelitian yang penulis lakukan menggunakan penelitian lapangan (field research). Populasi pada penelitian sebanyak sepuluh orang pengguna KAI. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Instrumen penelitian dengan melakukan wawancara terstruktur. Sumber data primer 1) Insturksi Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2021, 2) masyarakat yang mempunyai sertifikat vaksin dan telah melakukan perjalanan antar provinsi menggunakan transportasi umum (kereta api), dan 3) aparat pemerintah dari Dinas Kesehatan yang mengetahui data tentang penyebaran COVID-19 dan sumber data sekunder yaitu buku, jurnal hukum, artikel, dan website yang berkaitan dengan penelitian yang sedang berlangsung. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi. Metode analis data menggunakan metode deduktif. Penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan sertifikat vaksin merupakan upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Menghindari kemudharatan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi wabah pandemi COVID-19, dan dalam situasi saat ini kepentingan umum dan kepastian hukum lebih diutamakan untuk kemaslahatan masyarakat. Serta penggunaan sertifikat vaksin COVID-19 yang ditinjau dari perspektif maslahah dalam menetapkan hukum dikategorikan ke dalam maslahah yang menetapkan ke dalam lima unsur pokok.

Actions (login required)

View Item