PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PERKARA PELANGGARAN IZIN POLIGAMI SIRI PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HUKUM DAN MAṢLAḤAḤ (Analisis Putusan Nomor: 077/Pdt.P/2018/PA.Tmg)

Sulfan, Ali (2023) PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PERKARA PELANGGARAN IZIN POLIGAMI SIRI PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HUKUM DAN MAṢLAḤAḤ (Analisis Putusan Nomor: 077/Pdt.P/2018/PA.Tmg). Skripsi thesis, UIN Prof.KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text UPLOAD SKRIPSI SULFAN ALI.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

Di Indonesia masalah perkawinan diatur dalam Undang-Undang perkawinan No:01/1974 demikian juga tentang pencatatan perkawinan yang dalam UU No:01/1974 Pasal 3, hal tersebut berlaku pada masalah poligami yang diatur hal ini tercantum dalam UU No:01/1974 Pasal 3, 4, 5 dan PP No:09/1975 Pasal 40 sampai 44. Duduk perkara putusan 077/Pdt.P/2018/PA.Tmg tentang pengesahan nikah, bahwa para pemohon melakukan permohonan pengesahan nikah setelah berlangsungnya poligami siri, dengan harapan terciptanya kepastian hukum diantara para pemohon terhadap status perkawinan dan keturunanya. Penelitian ini bertujuan melihat pertimbangan hukum hakim perspektif Hermeneutika Hukum dan maṣlaḥaḥ dalam putusan No:077/Pdt.P/2018/PA.Tmg tentang permohonan pengesahan nikah terhadap poligami secara nikah siri. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu penelitian berdasarkan keperpustakaan dengan bahan data primer atau sekunder, sedangkan normatif ialah pendekatan berdasarkan norma atau kaidah. Sumber data primer diperoleh dari salinan putusan No:077/Pdt.P/2018/PA.Tmg, kemudian data sekunder diperoleh dari wawancara hakim yang memutuskan perkara, buku-buku hukum, jurnal, arsip, dan undang-undang yang relevan. Hasil penelitian menunjukan pertimbangan hukum hakim perspektif Hermenutika Hukum bahwa untuk pernikahan yang dicatatkan setelah dilakukanya poligami siri pada perkara tersebut oleh hakim tidak disetujui dengan menolak perkara tersebut dengan alasan tercipta adanya kepastian hukum terhadap pernikahan yang harus dicacatkan begitu pula terhadap poligami dan tidak dibenarkan secara Undang-Undang dengan melakukan pernikahan secara siri, serta dengan alasan supaya terciptanya kontrol sosial terhadap masyarakat yang melakukan poligami tanpa izin pengadilan dan masyarakat taat pada hukum. Kemudian hasil analisis perspektif Maṣlaḥaḥ dengan sifat penggunaan maṣlaḥaḥ ‘ammah dan teori al-Ḋlarurāh al-Kḥamsah, sehingga terhindar dari mafsadah rusaknya tatanan hukum serta terjalin kemaslahatan secara global dan menjadi peringatan bagi individual yang melanggar ketentuan poligami. Kata kunci: Pencatatan Perkawinan, Hermeneutika Hukum, Maṣlaḥaḥ.

Actions (login required)

View Item