PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN BANYUMAS

MUHAMAD, FAJAR (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN BANYUMAS. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text MUHAMAD FAJAR_PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UPTD PPA KABUPATEN BANYUMAS.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Kekerasan seksual merupakan jenis kejahatan yang setiap tahunnya kasusnya selalu bertambah dan bentuk pelanggarannya pun kian bermacam-macam. Perempuan sebagai kaum rentan banyak menjadi korban dari kejahatan tersebut. Dampak yang diterima korban kekerasan seskual pun bermacam-macam, mulai dari dampak fisik, psikis, kerugian ekonomi, hingga disintegrasi sesoial. Lembaga yang memiliki konsetrasi tugas dalam hal ini adalah UPTD PPA yang bertugas menyelenggarakan 6 fungsi pelayanan pengelolaan kasus kekerasan seksual. Oleh karenanya, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Banyumas terhadap perempuan korban kekerasan seksual dan juga kendala-kendala yang dihadapi UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dan penelitian ini bersifat kualitatif yang tata cara penelitiannya menggunakan data deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris yang berusaha melihat bagaimana struktur perlindungan hukum korban kekerasan seksual dan praktis yang terjadi di lapangan. Model pengambilan sampel dilakukan dengan teknik snowball sampling. Dalam penelitian ini akan digambarkan keadaan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam menangani kasus kekerasan seksual. Sedangkan teknik pengumpulan datanya ditekankan pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Banyumas dilakukan melalui proses pendampingan hukum korban serta pendampingan medis, dan psikologis. Pendampingan dilakukan oleh tim pendamping untuk melakukan observasi dan identifikasi kasus serta memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Dalam perjalanannya ada kendala-kendala yang terjadi dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, diantaranya kurangnya sumber daya manusia, kurangnya fasilitas penunjang untuk lansia dan disabilitas dan minimnya pemahaman masyarakat dalam perlindungan hak-hak perempuan.

Actions (login required)

View Item