PERAN BADAN KEPEGAWAIAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN PURBALINGGA DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Mauryzka, Mulyawan (2023) PERAN BADAN KEPEGAWAIAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN PURBALINGGA DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Mauryzka Khoirunnisa Mulyawan_Peran Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purbalingga Dalam Menangani Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan. Pada kenyataannya prosedur perceraian non Pegawai Negeri Sipil dengan Pegawai Negeri Sipil memiliki perbedaan. Perceraian yang dilakukan oleh non Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan tanpa harus mendapatkan izin dari pejabat dan kasus perceraian dapat langsung diajukan kepada pihak pengadilan, namun seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai peraturan khusus yang melekat pada dirinya sebagai abdi negara. Peraturan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam PP. Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP. Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ketika akan melakukan perceraian harus mendapatkan izin pejabat terlebih dahulu. Salah satu lembaga yang menangani yang berkaitan dengan PNS adalah Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Menusia Kabupaten Purbalingga dalam menangani kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil, yang didalamnya memuat tentang prosedur permohonan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan mediasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Menusia Kabupaten Purbalingga dalam kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan menggunakan pendektan empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Hasil penelitian ini menujukan bagaimana percerain PNS, bahwa prosedur permohonan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Menusia Kabupaten Purbalingga telah berjalan sesuai alur hierarki yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dengan angka perceraian rendah. Dan mediasi yang dilakukan di Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga juga sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item