RESPONS HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi di Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama Purwokerto)

Apri, Nur Listiani (2023) RESPONS HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi di Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama Purwokerto). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text APRI NUR LISTIANI_RESPONS HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi di Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama Purwokerto).pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penafsir klasik dengan paradigma tekstual dalam menafsirkan teks menyebabkan kesalahpahaman mengenai ketidaksetaraan gender, menghegemoni pandangan hakim PA dalam menafsirkan undang-undang. Dalam cerai talak, Jalaludin, menjelaskan bahwa reaksi hakim PA yang hanya mempertimbangkan laki-laki dan mengabaikan perempuan membuat hakim bertindak tanpa mempertimbangkan ketimpangan relasi kedua pihak. Dalam cerai gugat, Nafi menemukan kurang sensitifnya hakim dalam pertimbangannya mengenai pernyataan hiperseksual sebagai bentuk kekerasan terhadap istri, tetapi secara implisit menyatakan akibat ketidakmampuan istri melayani hasrat seks suami menjadi penyebab ketidakseimbangan hubungan rumah tangga. Penelitian ini tentang respons hakim PA terhadap Pasal 4 UU TPKS sebagai alasan perceraian dan pandangan hakim dalam mengakomodasi perspektif gender dalam putusannya berdasarkan Teori Mansour Fakih. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dilakukan terhadap objek maupun subjek secara langsung untuk mendapatkan data yang jelas dan kongkrit tentang permasalahan yang diteliti. Sumber data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan hakim PA Banyumas dan hakim PA Purwokerto. Dan sumber data sekunder berasal dari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis filosofis. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dan analisis data menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar hakim pengadilan agama responsif terhadap Pasal 4 UU TPKS sebagai alasan perceraian. Walaupun begitu, mereka dalam menafsirkan pasal tersebut sebagai alasan perceraian didasarkan pada alasan yuridis perceraian dalam Pasal 19 PP No. 9/1975 dan Pasal 116 KHI dalam mempertimbangkan putusan perkara perceraian yang mereka buat. Dan pandangan hakim pengadilan agama atas UU TPKS terkait akomodasi perspektif gender dalam putusannya mengindikasikan masih adanya stereotip gender pada hakim PA tentang perbedaan hasrat seksual antara suami dan istri, berdasarkan pada Teori Mansour Fakih. Kata Kunci: Hakim Pengadilan Agama, UU TPKS, Alasan Perceraian.

Actions (login required)

View Item