PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS PADA UPTD PPA KABUPATEN BANYUMAS)

Pipit, Safitri (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS PADA UPTD PPA KABUPATEN BANYUMAS). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Pipit Safitri_Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas).pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak adalah terlibatnya seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai umur yang bisa dikatakan dewasa berdasarkan hukum dan dimanfaatkan secara seksual untuk memuaskan nafsu dari orang dewasa atau anak lain dengan cara diancam maupun dipaksa. Di dalam Hukum Pidana Islam, tindakan kekerasan seksual terhadap anak disamakan dengan perbuatan zina yang wajib dijatuhi hukuman (had). Kasus kekerasan di Kabupaten Banyumas didominasi oleh kasus kekerasan seksual terhadap anak. Perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual. Selain itu juga dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memuat kejelasan terhadap bentuk kekerasan seksual yang dapat dikenai hukuman yang sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Sehingga Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ditinjau dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian ini termasuk dalam penelitian jenis lapangan (field research) dengan lokasi penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA Kabupaten Banyumas). Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis untuk menemukan pemberlakuan hukum yang hidup di masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan hukum pidana islam dalam pemberian hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pezina muhsan dan ghairu muhsan. Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA sesuai dengan peraturan perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual, UPTD PPA, Hukum Pidana Islam

Actions (login required)

View Item