TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 147DSN-MUIXII2021 TERHADAP KONTRAK DAN PENGELOLAAN DANA PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS BPJS KETENAGAKERJAAN PURWOKERTO)

Maimun, Noval (2023) TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 147DSN-MUIXII2021 TERHADAP KONTRAK DAN PENGELOLAAN DANA PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS BPJS KETENAGAKERJAAN PURWOKERTO). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text MAIMUN NOVAL_TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 147DSN-MUIXII2021 TERHADAP KONTRAK DAN PENGELOLAAN DANA PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS BPJS KETENAGAKERJAAN PURWOKERTO).pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak.. Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan menarik perhatian banyak pihak, baik dari aspek sistem yang digunakan, mekanisme oprasional, status kontrak dan hukum dari BPJS itu sendiri. Studi ini bertujuan untuk meninjau terhadap prinsip syariah dalam mekanisme akad dan pengelolaan dana pada BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deksriptif normatif. Subjek penelitiannya adalah perwakilan dari 2 (dua) tokoh dari 2 elemen, yaitu BPJS dan SPBU Purwanegara, dan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi, dengan metode analisis data menurut Miles dan Huberman menjadi tiga aktivitas yaitu data reduction, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa unsur pada sistem pada BPJS Ketenagakerjaan telah sejalan dengan prinsip asuransi syariah, yaitu akad tabarru’ atau saling bekerjasama/saling membantu, saling melindungi penderitan orang lain, dan dalam perjanjian kontrak antara perusahaan dengan peserta dapat dianggap sesuai akad yang di rekomendasikan Fatwa DSN-MUI, yaitu dalam akad wakalah bi al-ujrah diamana pemberian kuasa dari peserta sebagai muwakil menyerahkan dana iuran kepada perusahaan atau BPJS sebagi (waki>l ) untuk mengelola dana peserta atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian (ujrah). Sedangkan dalam pengelolaan dana jaminan sosial BPJS belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah, karena dalam hal inveistasi BPJS Keiteinagakeirjaan masih menyetorkan dana iuran terhadap instrument yang jeinis keigiatan uisahanya belum seuai deingan prinsip syariah. Kata Kunci: BPJS Ketenagakerjaan, Fatwa DSN-MUI, Akad, Pengelolaan Dana.

Actions (login required)

View Item