TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA LAHAN DI PANTAI PURWAHAMBA INDAH KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL

Tri, Murniasih (2023) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA LAHAN DI PANTAI PURWAHAMBA INDAH KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Tri Murniasih_Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan di Pantai Purwahamba Indah Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Kegiatan sewa menyewa merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Dalam mencukupi kebutuhannya, kegiatan sewa menyewa ini sudah banyak dipraktikan oleh masyarakat. Salah satunya yaitu sewa menyewa lahan yang dilakukan oleh pihak dinas pariwisata dan penduduk sekitar pantai Purwahamba Indah dengan akad ija>rah dan dalam bertransaksi ada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang mana dalam perjanjian adanya kesepakatan mengenai larangan mengenai penambahan lahan, dan apabila penambahan lahan tersebut dilakukan maka adanya pencabutan surat ijin oleh dinas pariwisata. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa lahan di pantai Purwahamba Indah dengan menggunakan akad ija>rah. Penelitian ini merupakan jenis lapangan (field research) dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan berupa wawancara langsung kepada Staff pengelola pantai, kepala dinas pariwisata, dan pedagang atau penyewa lahan yang ada di pantai Purwahamba Indah. Dengan menggunakan Teknik analisis desktiptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Sewa-menyewa yang dilakukan di Pantai Purwahamba Indah yang dalam hal ini yaitu akad ija>rah. Dalam praktinya sewa menyewa ini dilakukan oleh pedagang di Pantai Purwahamba Indah dengan dinas pariwisata, yaitu pedagang mengajukan izin kepada dinas pariwisata selanjutnya dinas pariwisata membuat surat kontrak dan perjanjian. Sewa menyewa yang dilakukan antara pedagang dengan Dinas Pariwisata dalam perspektif hukum Islam akad ija>rah tidak sah karena tidak memenuhi salah satu rukun Ija>rah yaitu objek akad ija>rah yang mana lahan tersebut adalah lahan yang tidak sesuai dengan perizinan oleh dinas pariwisata. Yaitu adanya penambahan lahan yang dilakukan oleh pedagang yang mana hal tersebut melakukan pelanggaran. Hal tersebut sudah dinyatakan pada surat perjanjian jika terjadi pelanggaran maka akan dilakukan pencabutan surat izin. Tetapi dalam praktiknya petugas dinas pariwisata belum dapat melaksanakan ketentuan hal tersebut.

Actions (login required)

View Item