PENGELOLAAN TANAH BENGKOK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BREBES NO. 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (STUDI KASUS DI DESA BANGBAYANG BANTARKAWUNG BREBES)

Bayu, Bahrul Ulum (2023) PENGELOLAAN TANAH BENGKOK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BREBES NO. 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (STUDI KASUS DI DESA BANGBAYANG BANTARKAWUNG BREBES). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text BAYU BAHRUL ULUM_Pengelolaan Tanah Bengkok Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes No. 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa Perspektif Siyasah Maliyah.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Pengelolaan tanah bengkok di Desa Bangbayang Kecamatan Bantarkaung Kabupaten Brebes belum optimal. Bahkan dari luas tanah bengkok 236.000 m² terdapat 94.400 m² yang terbengkalai dan belum sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa. Ketidaksesuaian tersebut diantaranya, sewa yang tanpa diadakannya perjanjian, pemanfaatannya juga hanya terpaku pada hasil dari tanah saja (perkebunan dan pertanian). Belum terdapat inovasi pengelolaan dan pemanfaatan yang lebih ideal seperti sewa, pinjam pakai, kerjasama desa, bangun guna serah dan bangun serah guna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan tanah bengkok di Desa Bangbayang berdasarkan Peraturan Bupati Brebes No. 9 Tahun 2019 dan juga pengelolaan tanah bengkok di Desa Bangbayang dalam perspektif siyasah maliyah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data penelitian dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode yang digunakan dalam wawancara yaitu purposive sampling. Data primer yang digunakan yaitu Peraturan Bupati Brebes No. 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa. Data sekundernya yaitu buku-buku, jurnal, internet, artikel dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode induktif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, pertama, pengelolaan tanah bengkok yang dipraktikan di Desa Bangbayang belum sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes No. 9 Tahun 2019 terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan tanahnya. Kedua, jika ditinjau dari siya>sah ma>liyah, maka tanah bengkok Desa Bangbayang tidak optimal seperti apa yang diterapkan dalam siya>sah ma>liyah pada ruang lingkupnya yaitu konsep kharaj mengenai pengelolaan tanah yang lebih optimal seperti sewa dengan perjanjian dan hasil dari sewa tersebut yang lebih jelas.

Actions (login required)

View Item