PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH (Studi Kasus Masa Transisi Pilkada Serentak 2024)

Siti, Nurlailasari (2023) PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH (Studi Kasus Masa Transisi Pilkada Serentak 2024). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Siti Nurlailasari_Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Maslahah Mursalah.pdf Download (13MB) | Preview

Abstract

Menjelang Pilkada Serentak 2024 mendatang, terdapat kekosongan jabatan pada 271 kepala daerah yang berada di wilayah Indonesia. Amanat penunjukan penjabat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Penunjukan penjabat kepala daerah pada masa transisi ini mengakibatkan permasalahan yang berujung dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian daripada itu terdapat 3 maladministrasi temuan Ombudsman Republik Indonesia terhadap proses penunjukan penjabat kepala daerah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur dan mekanisme penunjukan penjabat kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Serta melihat bagaimana perspektif dari maṣlaḥah mursalah terkait penunjukan penjabat kepala daerah yang terjadi pada masa transisi Pilkada serentak 2024. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatannya melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Serta menggunakan teknik analisis data secara analisis induktif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 hanya menjelaskan perintah untuk melakukan penunjukan penjabat kepala daerah pada masa transisi Pilkada serentak 2024. Dikarenakan terdapat operasional yang tidak memadai bagi masyarakat publik untuk menjangkau ranah prosedur dan mekanisme penunjukan penjabat tersebut maka hingga saat ini hanya diketahui hasil penunjukan tanpa mengetahui proses yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, menjadikan penunjukan penjabat kepala daerah menjadi tidak maṣlaḥah. Tidak terpenuhinya syarat-syarat maṣlaḥah mursalah yang ditetapkan oleh jumhur ulama berupa maṣlaḥah hakiki serta bersifat umum dalam mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Serta ketidaksesuaian antara kaidah fikih Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih akan sikap pemerintah dalam proses penunjukan penjabat kepala daerah pada masa transisi Pilkada serentak 2024.

Actions (login required)

View Item