PROBLEMATIKA HUKUM SERTIFIKAT KEPEMILIKAN TANAH GANDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan PTUN No. 28/G/2021/PTUN.SMG)

Dadi, Sugesti Amaliah (2023) PROBLEMATIKA HUKUM SERTIFIKAT KEPEMILIKAN TANAH GANDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan PTUN No. 28/G/2021/PTUN.SMG). Skripsi thesis, UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.

Preview

Text DADI SUGESTI AMALIAH_PROBLEMATIKA HUKUM SERTIFIKAT KEPEMILIKAN TANAH GANDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Tanah termasuk dalam objek hukum Agraria yang memiliki berbagai jenis kepemilikan hak atas tanah dan seringkali dapat menimbulkan permasalahan. Akibatnya tidak sedikit dari mereka berurusan dengan lembaga peradilan untuk mengurus kepemilikan hak atas tanah. Problematika hukum yang sering terjadi biasanya karena kelalaian, atau bahkan kecurangan dalam prosedur pendaftaran sertifikat kepemilikan hak atas tanah. Berdasarkan perkara putusan PTUN Semarang No.28/G/2021/PTUN.SMG dengan permasalahan adanya kepemilikan sertifikat ganda pada sebidang tanah yang menyebabkan timbulnya konflik sengketa tanah antar pihak yang mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut, sehingga tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan majelis hukum hakim dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan dikaitkan dengan analisis persepektif hukum Islam mengenai sertifikat kepemilikan tanah yang ganda yang sering kali terjadi dimasyarakat. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian dengan cara memperloleh data berdasarkan fakta-fakta yang terjadi melalui sumber tertulis seperti buku, jurnal, karya ilmiah atau lainnya. Penulis mencari informasi dari sumber putusan PTUN No. 28/G/2021/PTUN.SMG. sebagai sumber primer dan sumber sekunder berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan lainnya yang mendukung penelitian ini. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif artinya penulis melakukan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan melakukan telaah kepustakaan teori, konsep, asas dan peraturan hukum perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Majelis Hakim menyatakan Tergugat melakukan kesalahan karena Tergugat telah menerbitkan dua sertifikat dengan sebagain mengambil hak orang lain, menyebabkan tujuan pendaftaran tanah yaitu sebagai jaminan dan kepastian hukum menjadi tidak tercapai yang tercantum pada PP No 24 Tahun 1997. Prosedur dalam penerbitan sertifikat tidak melakukan pengecekan langsung dalam data fisik maupun yuridis, sehingga telah menyimpang dari Peraturan Menteri Agraria No 12 Tahun 2017. Berkaitan dengan administrasian dalam penginputan data fisik dan yuridis adanya ketidak telitian karena diketahui bahwa penerbitan sertifikat telah mengambil atau tumpang tindah dengan milik hak orang lain, sehingga menyimpang dari AUPB yaitu asas kecermatan. Adapun dikaitkan dengan hukum Islam perbuatan Tergugat dianggap telah mengambil atau merampas hak kepemilikan tanah milik Penggugat dengan merubah ukuran batas luas tanah. Hal tersebut telah melanggar prinsip dalam maqasid syaria’ah yaitu hifzu al-māl (menjaga atau memelihara harta) dan sangat tidak diperbolehkan oleh Nabi sesuai dengan hadits Nabi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Hadits ini menunjukan bahwa haram hukumnya merampas hak milik orang lain

Actions (login required)

View Item