PERLINDUNGAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA CHILD TRAFFICKING DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt)

Nurul, Azizah (2023) PERLINDUNGAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA CHILD TRAFFICKING DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text SKRIPSI_Nurul Azizah_1917302116.pdf Download (6MB) | Preview

Abstract

Tindak pidana child trafficking dalam keluarga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh anggota keluarga, hal tersebut termasuk dalam rumusan delik Pasal 76I Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt tersebut menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundangundangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Adapun, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik deskriptif kualitatif. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam putusan pidana Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Pwt sesuai dengan teori hak anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan juga selaras dengan pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga hakim memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Dalam bentuk putusan bagi terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. Pertimbangan hakim didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta keyakinan hakim, sehingga terdakwa terbukti melanggar pasal 76I UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana child trafficking termasuk dalam perbuatan jari<mah. Sanksi bagi pelaku tindak pidana child trafficking yaitu jari<mah ta’zi>r.

Actions (login required)

View Item