PRAKTIK HUKUM TA'ZIR PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN PERSPEKTIK HUKUM ISLAM DAN UU PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS TIGA PONDOK PESANTREN DI BANYUMAS)

Naeli, Farkhah (2023) PRAKTIK HUKUM TA'ZIR PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN PERSPEKTIK HUKUM ISLAM DAN UU PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS TIGA PONDOK PESANTREN DI BANYUMAS). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text NAELI FARKHAH- PRAKTIK HUKUM TA'ZIR PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS TIGA PONDOK PESANTREN BANYUMAS).pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Metode pendidikan pondok pesantren salah satunya yaitu ta´zi>r, anak yang mencuri dita’zir melalui kebijakan pengasuh atau pengurus dengan tujuan mendidik agar meninggalkan perbuatan tersebut, namun kebijakan tersebut ada beberapa menggunakan praktik diskriminasi verbal, non privasi, dan tidak sesuai bobot kematangan anak-anak sehingga menganggu potensi diri santri. Walaupun demikian ada beberapa pelaku yang menganggap rendah hukuman tersebut sehingga mengulangi perbuatannya, santri merupakan generasi bangsa yang dituntut baik dari budi pekerti maupun intelektual sehingga bentuk penyimpangan tersebut harus dicegah. Oleh sebab itu penulis akan meneliti ta´zi>r pada tindak pidana pencurian di tiga pondok pesantren Banyumas perspektif hukum Islam dan UU Perlindungan anak. Penelitian ini merupakan field research dengan mencari informasi pada pengurus dan pelaku santri di bulan april hingga mei pada Pondok pesantren At-tau>ji>h al Islami> 2, Rau>dah Qur´a>n, dan Sains Qur´a>n Nusantara di Banyumas. Sumber data primer berupa responden dari pengurus dan pelaku, UU Perlindungan anak No. 35 tahun 2014 dan KHUP tindak pidana pencurian. Untuk mengumpulkan informasi dengan teknik pengumpulan data yang diantaranya wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan praktik ta´zi>r tindak pidana pencurian di tiga pondok pesantren Banyumas dalam hukum Islam gugur menggunakan potong tangan dikarenakan nisab sari>qoh tidak terpenuhi dan dialihkan ta´zi>r. Ta´zi>r di tiga pondok pesantren Banyumas merupakan kategori ringan dibandingkan dengan praktik ta´zi>r pada teori yang dikemukakan oleh ulama. Namun tujuan ta´zi>r penyadaran dan efek jera tidak semua diantara tiga pondok pesantren Banyumas terlaksana secara sempurna. Kemudian dari UU Perlindungan anak secara umum kebijakan ta´zi>r di tiga pondok tersebut sudah sesuai dengan prinsip serta tujuan UU Perlindungan anak No.35 tahun 2014 yang bersandingan UU peradilan anak No. 11 tahun 2012, namun kenyataannya masih ada diskriminasi verbal yang dialami pelaku. Dan bentuk yang bertentangan dengan UU Peradilan anak berupa hukuman non privasi serta belum dilaksanakannya kebijakan hukuman sesuai bobot usia kematangan anak yang memuat unsur tidak proporsional.

Actions (login required)

View Item