RAMADHANI BURHANUDDIN_PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG TENTANG PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN USIA DINI (Studi Putusan Pengadilan Agama Pemalang No. 0956/Pdt.G/2021/PA.Pml )

RAMADHANI, BURHANUDDIN (2023) RAMADHANI BURHANUDDIN_PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG TENTANG PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN USIA DINI (Studi Putusan Pengadilan Agama Pemalang No. 0956/Pdt.G/2021/PA.Pml ). Skripsi thesis, UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text RAMADHANI BURHANUDDIN_PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG TENTANG PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN USIA DINI.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi atas banyaknya kasus perceraian akibat faktor ekonomi di Kabupaten Pemalang dimulai tahun 2020 sampai 2022 yang didalamnya terkandung pernikahan usia dini. Menurut UU No 1 Tahun 1974, batas usia minimal perkawinan pria adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun, namun kurang efektif sehingga perlu adanya perubahan baru dengan menghasilkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan pria dan wanita adalah 19 tahun dengan maksud agar mereka telah secara matang dapat memenuhi berbagai tanggung jawab ketika menjalani kehidupan berumah tangga. Penelitian ini menganalisis tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian Pengadilan Agama Pemalang No. 0956/Pdt.G/2021/PA.Pml. Penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, serta norma yang berkembang di masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara.dan.dokumentasi..Sumber.data.primer.yang.digunakan.yaitu.salinan.putusan.Pengadilan.Agama.Pemalang.No.0956/Pdt.G/2021/PA.Pml. Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pemalang No. 0956/Pdt.G/2021/PA.Pml dalam menjatuhkan putusan talak satu raj’i kepada termohon berdasarkan ketentuan hukum positif (Pasal 125 ayat 1 HIR, Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan U U Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) serta ketentuan hukum Islam (Kitab Al Anwar II halaman 422. Alasan pemohon untuk bercerai adalah masih belum secara matang dapat memenuhi berbagai tanggung jawab dalam menjalani kehidupan perkawinan diusia dini sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dalam hal ini, Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran telah menjadikan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali.

Actions (login required)

View Item