ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba)

GINANG, PRASIDINA (2023) ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text GINANG PRASIDINA_Skripsii.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Perubahan norma batasan usia untuk melakukan perkawinan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan untuk memastikan calon suami dan istri telah siap raga dan jiwanya demi mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Faktanya, perubahan batasan perkawinan ini mempengaruhi peningkatan perkawinan dini di Indonesia yang menyebabkan tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen (library research) bersifat preskriptif dengan pendekatan pendekatan yuridis normative. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer berupa salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba dan data sekunder meliputi undang-undnag terkait. Pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen (studi kepustakaan) yang kemudian dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penolakan permohonan dispensasi dan akibat hukum penolakan permohonan dispensasi kawin pada salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa hakim menolak pengajuan dispensasi kawin, pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin dilandaskan pertimbangan sosiologis (keadaan sosial anak) dimana majelis hakim mempertimbangkan kondisi anak pemohon yang belum menenuhi kesiapan mental dan fisik untuk menikah. Majelis hakim juga memberikan pertimbangan yuridis (pertimbangan hukum) dimana menurut majelis hakim keterangan kedua orang saksi mengenai kondisi kehamilan anak pemohon tidak meyakinkan karena kurangnya bukti, sehingga keadaan anak belum termasuk ke dalam keadaan darurat. Akibat hukum dari penolakan permohonan dispensasi kawin tersebut menyebabkan anak pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan yang dicacatakan di Kantor Urusan Agama (KUA). Kata kunci : Dispensasi Kawin, Perkawinan Dini

Actions (login required)

View Item