ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN ḤAḌANAH ANAK ANGKAT AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor: 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp)

ahmad, faqih (2023) ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN ḤAḌANAH ANAK ANGKAT AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor: 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI.

Preview

Text Ahmad Faqih_ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN ḤAḌANAH ANAK ANGKAT AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang ḥaḍanah anak angkat yang terjadi di Pengadilan Agama Cilacap dalam nomor perkara 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp. Penelitian ini akan membahas tentang pertimbangan hukum hakim pada putusan perkara ḥaḍanah anak angkat akibat perceraian, dan tinjauan dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan kepustakaan atau library research, yaitu dengan melakukan telaah terhadap putusan Nomor 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp kemudian mengkaji menggunakan referensi dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan tulisan para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data primer yang digunakan yaitu hasil wawancara dengan hakim yang terlibat dalam penyelesaian perkara ḥaḍanah anak angkat tesebut. Sedangkan sumber data sekunder berupa produk salinan putusan perkara dengan Nomor: 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hukum hakim padaputusan Nomor: 1763/Pdt.G/2022/PA.Clp, yang mengabulkan gugatan Penggugat selaku ibu angkat, yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak angkatnya, hal tersebut sudah sesuai. Berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan oleh hakim bahwa aturan mengenai hak asuh anak baik itu anak kandung maupun anak angkat itu sama. Selain itu mendasari Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No. 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa seorang anak yng masih dibawah 18 tahun masih disebut anak, dan mendasari pada pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dimana hak asuhnya dicabut dari kekuasaan ibu kandungnya, maka penulis menilai bahwa gugatan hak asuh anak dari Penggugat ini sudah selaras. Kata Kunci: Ḥaḍanah, Anak Angkat, Perceraian, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Actions (login required)

View Item