ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI KOPERASI TAMBANG DI BINTAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor :4858 K/Pid.Sus/2021)

Luthfi Chandra, Fairuz (2023) ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI KOPERASI TAMBANG DI BINTAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor :4858 K/Pid.Sus/2021). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Luthfi Chandra Fairuz_ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak pihak lain. Salah satu korupsi yang terjadi belakangan ini adalah kasus korupsi Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) di Bintan yang didakwakan kepada Harry E Malonda dan Ir. Sugeng atas kasus tindak pidana korupsi yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan nomor perkara 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg dalam perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif yang menggambarkan secara mendalam dan rinci terhadap permasalahan yang di teliti.sumber data yang digunakan ialah salinan putusan Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PNTpg, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4858 K/Pid.Sus/2021. Serta dokumen yang mendukung dalam hal penelitian ini. Penelitian ini menunjukan bahwa hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan Nomor perkara 4858 K/Pid.Sus/2021 tentang Kasus Korupsi dalam Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (Hktr) di Bintara melihat faktafakta hukum yang terungkap selama persidangan Bahwa putusan judex facti dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang.

Actions (login required)

View Item