PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT DI KABUPATEN BANYUMAS BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Loka POM Banyumas)

Puji, Lilis (2023) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT DI KABUPATEN BANYUMAS BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Loka POM Banyumas). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Puji Lilis Setiani NIM 1617301035.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Saat ini terdapat peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi syarat di Kabupaten Banyumas. Sehingga diperlukan perlindungan konsumen yang dilakukan di Loka POM Banyumas. Permasalahan tersebut penulis merumuskan masalah yaitu: Bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi syarat di Kabupaten Banyumas dan bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi syarat di Kabupaten Banyumas berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer diperoleh langsung dari Loka POM Banyumas dengan cara wawancara dan dokumen. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undaangan yaitu Peraturan Daerah 13 Tahun 2018, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014 dan Undang-undang nomor 36 tahun 2009. Teknis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi syarat di Kabupaten Banyumas yang dilakukan di Loka POM Banyumas yaitu dengan cara Pemeriksaan, Peneindakan, Informasi dan Komunikasi dan Tata Usaha. Berdasarkan hukum positif yaitu perlindungan konsumen yang tidak memenuhi syarat diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014 dan Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Banyumas, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014 tentang perizinan di bidang kesehatan. Berdasarkan hukum Islam bahwa pemeliharaan jiwa wajib dijaga dan kemaslahatan menjadi tujuannya, peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi syarat yaitu digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dlarurat), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Obat Tradisional, Hukum Positif, Hukum Islam.

Actions (login required)

View Item