IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT DI DESA PAGERALANG KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PENGEMIS PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH

Alfan, Fauzi (2023) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT DI DESA PAGERALANG KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PENGEMIS PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH. Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Skripsi_Alfan Fauzi.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Problem penyakit masyarakat di Kabupaten Banyumas akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan jalannya perekonomian dan pembangunan di daerah ini. Berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat Banyumas untuk bertahan hidup dengan cara mengemis, mengamen dan gelandangan. Menurut hukum positif Indonesia, kegiatan pergelandangan dan pengemisan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam pelanggaran (overtredingen) di bidang ketertiban umum sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian khusus untuk Kabupaten Banyumas diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Adapun pemberian sanksi diatur dalam pasal 37 ayat (1),(2),(3). Di Kabupaten Banyumas dan apakah pemberian sanksi yang terdapat di pasal 37 sudah memenuhi standar dan kriteria sebagaimana Maṣlaḥah Mursalah dirumuskan dalam hukum islam. Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat peraturan perundang-undangan yang kemudian mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer yang berasal dari wawancara dengan Responden pageralang, Dinas sosia dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas serta beberapa pelaku PGOT di beberapa tempat di Kabupaten Banyumas. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2015 di desa pageralang belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana, struktur hukum (legal structure) Selanjutnya faktor substansi hukum (legal substance), kemudian faktor budaya hukum (legal culture) yaitu masih adanya masyarakat yang memberikan uang/barang kepada gelandangan dan pengemis. kebijakan penanggulangan penyakit masyarakat adalah untuk kemaslahatan bersama dalam konsep maṣlaḥah mursalah dalam tingkatan ḍarurriyah adalah untuk memelihara jiwa (hifẓ al-nafs) agar terhindar dari penyakit yang mengancam kesehatan dan keselamatan manusia, dan memelihara keturunan (hifẓ an-nasl) untuk menjaga martabat dan hak asasi manusia. Kata Kunci : Penyakit Masyarakat, Peraturan Daerah, Maṣlaḥah Mursalah

Actions (login required)

View Item