ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA PERSPEKTIF PENAFSIRAN Q.S AL-BAQARAH AYAT 282

Sifdiatul, Kirom (2023) ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA PERSPEKTIF PENAFSIRAN Q.S AL-BAQARAH AYAT 282. Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saiffudin Zuhri.

Preview

Text SIFDIATUL KIROM_ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA PERSPEKTIF PENAFSIRAN QS AL-BAQARAH AYAT 282.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Muamalah adalah bagian dari ajaran Islam yang mengatur tentang transaksi antar sesama manusia yang melibatkan fisik dan barang-barang terkait harta benda lainnya seperti hak dan kekayaan intelektual. Kontrak atau prinsip transaksi Islam atau muamalah adalah menetapkan hukum Islam dari prosedur pemindahan harta dan setiap daerah memiliki keunikan situasi dan praktik muamalahnya masing-masing. Fenomena transaksi keuangan di Indonesia menggunakan dua skema yaitu konvensional dan syariah. Walaupun di dalam peraturan dan referensi sudah dijelaskan untuk menggunakan konsep Islami tetapi ternyata market share untuk lembaga keuangan syariah masih rendah. Jika dibandingkan dengan aset keuangan syariah di seluruh dunia, industri keuangan syariah nasional belum mencapai tingkat yang diinginkan dalam hal pengembangan pangsa pasarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran dari Q.S Al-Baqarah ayat 282 keterkaitannya dengan transaksi keuangan syariah yang ada di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), dimana menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, acuan pokok dalam penelitian ini adalah beberapa dokumen peraturan yang ada di Indonesia dan tafsir Al-Qur’an ayat 282. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan dokumen yang ada di Indonesia terkait peraturan transaksi keuangan syariah dan hasil penafsiran Q.S Al-Baqarah ayat 282 mengenai muamalah atau transaksi non tunai disebutkan harus dicatatkan dan menghadirkan dua orang saksi. Hal tersebut relevan dengan peraturan mengenai transaksi keuangan syariah yang ada di Indonesia, yaitu pada UUD, Peraturan BI, Fatwa DSN-MUI, dan OJK bahwa adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang dapat dipercaya. Namun bentuk aplikasi dari penafsiran Q.S Al-Baqarah ayat 282 pada transaksi perbankan di Indonesia mengenai adanya kehadiran dua orang saksi dalam transaksi diganti dengan metode yang lain yang memiliki eksistensi yang sama.

Actions (login required)

View Item