POLITIK HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN

iim naimatul, janah (2023) POLITIK HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN. Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Iim Naimatul Janah-Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 merupakan rekognisi negara terhadap pendidikan Islam non-formal. ini diberikan atas kontribusi pesantren dalam kemerdekaan Indonesia dimasa lalu. pengesahan ini dilakukan dimasa jabatan Presiden Joko Widodo periode kedua atas dukungan dari berbagai pihak. Penelitian ini akan menganalisis dasar politik dalam Undang-Undang Pesantren. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data kepustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sedangakan untuk metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi yang diambil dari bahan-bahan pustaka. Sumber data primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Penelitian ini menunjukan bahwa dibalik disahkannya Undang-Undang Pesantren ada alasan lain yaitu Undang-Undang Pesantren diberikan Presiden Joko Widodo sebagai balasan kepada para pendukungnya yang sebagian besar NU dan PKB pada pencalonannya ketika pemilu tahun 2019. Adapun hal ini juga berdampak baik bagi pesantren karena dengan ini pesantren memiliki regulasi yang jelas.

Actions (login required)

View Item