Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Analisis Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.)

Ela, Nur Syiyam (2023) Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Analisis Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Ela Nur Syiyam_Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan masuk dalam rumusan delik sebagaimana dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian kekerasan seksual terhadap anak yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. yaitu seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik dan menimbulkan korban lebih dari satu orang yang dilakukan beberapa kali. Penelitian ini akan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research), sehingga data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Metode pengumpulan data peneltian ini adalah dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri dan meneliti data sesuai objek penelitian. Dan analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu analisis Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan dari informasi yang dianalisis. Penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan apa yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Alasan pemberat berupa anak-anak para anak korban yang kurang mendapat kasih sayang orang tua, menimbulkan trauma pada anak korban dan orang tua korban, serta mencemarkan lembaga pondok pesantren dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara.

Actions (login required)

View Item