URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM UU NO. 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Erlin, Setia Ayuningtyas (2023) URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM UU NO. 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Erlin Setia Ayuningtyas_Urgensi Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi Dalam Uu No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.pdf Download (17MB) | Preview

Abstract

Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi (LPDP) merupakan salah satu bentuk implementasi dari UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pembentukan LPDP sendiri merupakan salah satu amanat yang terkandung dalam pasal 58 yang di dalamnya disebutkan bahwa peran pemerintah dalam penyelenggaraan pelindungan data pribadi dilaksanakan dalam wujud lembaga. Dalam amanatnya LPDP akan ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden serta akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pembentukan LPDP merupakan hal yang penting, namun apakah pembentukan LPDP tersebut juga penting dalam kaitannya dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pentingnya pembentukan LPDP dalam hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research). Metodologi penelitian dalam penyusunan skripsi ini dengan menggunakan pendekatan yuridis-konseptual yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan terkait untuk mengkorelasi dengan perihal yang akan dibahas. Sumber data yang digunakan UU No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dengan buku-buku mengenai hukum Islam dan perlindungan data pribadi. Hasil dari penelitian ini, pembentukan LPDP memang perlu untuk di bentuk. Hal ini diperlukan dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi untuk menjamin perlindungan hak pribadi setiap warga negara Indonesia sesuai dengan amanat UU PDP. Dalam kaitannya dengan hukum Islam, pembentukan LPDP juga diperlukan. Hal ini dikarenakan upaya pelindungan data pribadi merupakan langkah dalam menjaga jiwa (Hifdz Nafs) dan menjaga Harta (Hifdz mal). Jika terjadi pelanggaran perlindungan data pribadi maka jiwa dan harta dapat terancam. Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi merupakan salah satu bentuk pemerintah dalam memenuhi tugasnya menciptakan kemaslahatan bagi rakyatnya dan kemudharatan dari pelanggaran perlindungan data pribadi dapat dihindari. Oleh karena itu, pembentukan LPDP memang perlu dilakukan baik dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam.

Actions (login required)

View Item