PANDANGAN NU DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DARI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Achmad, Chilmi (2023) PANDANGAN NU DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DARI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL. Skripsi thesis, UIN Prof.K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text ACHMAD CHILMI_PANDANGAN NU DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DARI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Retribusi daerah merupakan pungutan yang harus dibayarkan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan atau badan tertentu. Salah satu jenis retribusi daearah yang menjadi sorotan adalah izin tempat penjualan minuman beralkohol. Di Kabupaten Banyumas hasil retribusi dari izin tempat penejualan minuman berlakohol cukup besar dan membantu dibanyak sektor daerah. Sehingga perlu adanya telaah lebih jauh lagi. Dengan begitu, menarik, untuk mengetahui bagaimana pandangan NU dan Muhammadiyah dikabupaten Banyumas mengenai retribusi daerah dari izin tempat penjualan minuma berlakohol. Penelitian ini bertujuan utntuk mengetahui retribusi daerah dari izin tempat penjualan minuman berlakohol, pandangan NU dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap izin tempat penjualan minuman berlakoohol. Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan ( field research ) yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi sesuai dengan asli dilapangan. Data primer diperoleh dari peraturan bupati Kabupaten Banyumas No 12 tahun 2019, peraturan daerah Kabupaten Banyumas No 15 tahun 2014, batsul masail, tarjih, dan data sekunder diperoleh dari wawancara, sedangakan metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa retribusi dari izin tempat penjualan minuman beralkohol diharamkan atau tidak diperbolehkan menurut Islam, namun apabila digunakan untuk kepentingan umum seperti stabilitas ekonomi dan sosial diperbolehkan. NU dan Muhammadiyah melarang atau tidak setuju dengan adanya retribusi daerah dari izin tempat penjualan minuman beralkohol karena seumbernya dari sesuatu yang diaharamkan, namun jika hasil dari retribusi digunakan untuk kepantingan umum diperbolehkan. Dalam hal ini diperbolehkan dengan adanya pengawasan dari pihak daerah agar ada pembatasan pembelian secara bebas.

Actions (login required)

View Item