PENAMBAHAN KEWENANGAN MUTASI PEGAWAI OLEH PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 821/5492/SJ PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Ani, Nuryani (2023) PENAMBAHAN KEWENANGAN MUTASI PEGAWAI OLEH PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 821/5492/SJ PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text SKRIPSI_ANINURYANI1817303009.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Surat Edaran Nomor 821/5492/SJ tentang Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah, melalui SE tersebut Menteri Dalam Negeri mengizinkan kepada pelaksana tugas (Plt), penjabat (Pj), dan penjabat sementara (Pjs) kepala daerah dapat memberhentikan dan memutasi pegawai tanpa izin Kemendagri. Secara toeritik dalam Hukum Administrasi Negara proses memperoleh wewenang ada 3 (tiga) yakni melalui atribusi, delegasi dan mandat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan serta analisis secara kualitatif terhadap bahan�bahan hukum yang telah dikumpulkan dan menghasilkan jawaban bahwa surat edaran dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum, apabila tidak keluar dari batas materil, formil, dan tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang�undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya Surat Edaran Nomor 821/5492/SJ bukanlah bentuk wewenang yang tiga yakni atribusi, delegasi ataupun mandat. Selain itu dalam segi aturan atau hierarki Surat Edaran Nomor 821/5492/SJ bertentangan dengan asas lex superior derogate lex inferior yang tercantum dalam dengan Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dan juga belum sesuai dengan maslahah daruriyah, maslahah hajjiyah maupun maslahah tahsiniyah yang mana diterbitkannya SE tersebut memuat indikasi penyalahgunaan wewenang atau abuse of power yang tentu melanggar kaidah dar‟ul mafasid aula min jalbi al mashalih. Kata Kunci: Surat Edaran, Kewenangan, Mutasi, Maslahah mursalah

Actions (login required)

View Item