ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 MENGENAI PENGUJIAN PASAL 170 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF GOOD JUDICIARY GOVERNANCE

MEI, AYU ANISATUS ZAHRO (2023) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 MENGENAI PENGUJIAN PASAL 170 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF GOOD JUDICIARY GOVERNANCE. Skripsi thesis, UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.

[img]
Preview
Text
SKRIPSI-MEI AYU A.Z-1617303025.pdf

Download (927kB) | Preview

Abstract

Ketua umum partai Garuda mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 170 ayat (1). Berdasarkan pengajuan tersebut maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 yang megubah ketentuan yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tujuan dari penelitian ini selain untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi Konstitusi dalam memutuskan perkara pengujian pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, untuk mengetahui implementasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XX/2022 tentang pemilihan umum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan datal-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku,kitab dan artikel. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yang berupa salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022. Penelitian ini menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan seorang menteri tak perlu mengundurkan diri dari jabatannya jika maju sebagai calon presiden (capres) atau wakil presiden (cawapres) dalam ajang Pilpres. Keputusan tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan ketidakteraturan hukum dan menyimpangi kode etik, sehingga berpotensi tidak terjalankannya asas good governance, khususnya asas profesionalitas. Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, Good Governance

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, Good Governance
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law > 342 Constitutional and administrative law
300 Social sciences > 340 Law > 348 Law (Statutes), regulations, cases > 348.3 Specific Jurisdiction (Undang-undang dan Peraturan)
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: MEI AYU ANISATUS ZAHRO sdri
Date Deposited: 26 Apr 2023 03:18
Last Modified: 26 Apr 2023 03:18
URI: http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/19139

Actions (login required)

View Item View Item