KOMPARASI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN) DENGAN SURAT UTANG NEGARA (SUN) SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN DEFISIT APBN

Moh., Nasrulloh (2023) KOMPARASI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN) DENGAN SURAT UTANG NEGARA (SUN) SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN DEFISIT APBN. Masters thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text MOH. NASRULLOH_KOMPARASI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DENGAN SURAT UTANG NEGARA SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN DEFISIT APBN.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Pemerintah negara Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN menerbitkan surat berharga negara baik menggunakan prinsip syariah (SBSN) atau konvensional (SUN). Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dari tahun 2003 sampai 2007 SUN belum mencapai target pembiayan maka pemerintah pada tahun 2008 menerbitkan SBSN (surat berharga dengan prinsip syariah) sebagai strategi dan kebijakan pembangunan nasional, meningkatkan daya dukung anggaran pendapatan negara. Instrumen keuangan syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan instrumen keuangan konvensional. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji komparasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Surat Utang Negara (SUN) dalam membiayai defisit APBN. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode kualitatif studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menyatakan bahwa, Sukuk negara telah menjadi bagian dari instrumen pembiayaan anggaran sejak tahun 2008. Setelah implementasi kebijakan ini berjalan empat belas tahun, jumlah penerbitan sukuk negara telah mencapai Rp322,016 triliun pada tahun 2021. Penerbitan surat utang negara pada awalnya dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan program restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan akibat terjadinya krisis keuangan dan moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Namun dalam perkembangan selanjutnya, penerbitan surat utang dipandang sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran akibat defisit anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun sampai dengan saat ini. Setelah implementasi kebijakan ini berjalan dua puluh empat tahun, jumlah penerbitan surat utang negara telah mencapai Rp979,629 triliun pada 2021. Kedua instrumen tersebut memiliki fungsi utama untuk menutup defisit APBN, namun keduanya memiliki karakterter yang sangat berbeda. Seperti pada tahap perencanaan penerbitan, sukuk memerlukan underlying asset sedangkan obligasi tidak perlu. Sukuk merupakan sertifikat kepemilikan sedangkan obligasi surat pengakuan utang. Penghasilan bagi investor sukuk berupa imbalan, marjin dan bagi hasil, sedangkan obligasi berupa bunga/kupon, capital gain. Dampak penerbitan dalam ruang gerak fiskal, pengelolaan obligasi tidak efisien menyebabkan beban fiskal sedangkan sukuk dalam pengelolaannya efisien. Obligasi memiliki resiko terhadap tingkat suku bunga dan kurs yang mempengaruhi beban fiskal sedangkan sukuk tidak memilikinya dikarenakan setiap penerbitan sukuk harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Keduanya sama-sama efektif dalam membantu pemerintah dalam menangani defisit APBN. Kedua instrumen tersebut mampu menyerap dana dari masyarakat yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan lainnya. Meskipun tingkat pertumbuhan sukuk masih lebih lambat daripada obligasi. Keberadaan sukuk dapat menjadikan alternatif instrumen investasi kepada masyarakat yang bebas bunga.

Actions (login required)

View Item