PENERAPAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH DAULIYAH (Studi Kasus Penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia Pada Tahun 2020)

Arum, Rakhmawati (2023) PENERAPAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH DAULIYAH (Studi Kasus Penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia Pada Tahun 2020). Skripsi thesis, UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text ARUM RAKHMAWATI_PENERAPAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAULIYAH (Studi Kasus Penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia Pada Tahn 2020).pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Perkembangan teknologi yang semakin berkembang memberikan kemudahan seseorang untuk berpergian ke berbagai negara. Namun, dari adanya kemudahan tersebut sering dimanfaatkan untuk kejahatan seperti kasus tindak pidana korupsi di Indonesia pada kasus Djoko Tjandra dimana Djoko Tjandra melarikan diri dan bersembunyi ke luar negeri mulai tahun 2009. Pada Tahun 2020 akhirnya Djoko Tjandra diketahui sedang berada di Malaysia sehingga untuk menegakan hukum serta menangkapnya perlu adanya mekanisme ekstradisi. Mekanisme ekstradisi merupakan penegak hukum untuk memberantas pelaku yang melarikan dan bersembunyi di berbagai negara. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana proses penangkapan Djoko Tjandra apakah menerapkan sesuai prosedur menurut undang-undang atau tidak serta perspektifnya pada kajian fiqh siyasāh dauliyah. Penelitian yang penulis lakukan termasuk ke dalam penelitian pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dokumentasi dari buku, jurnal, kitab, undang￾undang, maupun dari website artikel internet. Adapun metode analisis yang digunakan dengan metode content analisis dimana metode tersebut untuk menganalisis dari informasi berita media massa serta dari perundang-undangan. Penelitian ini menunjukan bahwa dalam proses pengaturan ekstradisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 dan penjelasan lebih rinci mengenai pengaturan pada permintaan ekstradisi telah dijelaskan dan dijabarkan melalui peraturan-peraturan yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi dan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020. Penerapan proses ekstradisi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pada kasus Djoko Tjandra ini tidak selamanya menggunakan mekanisme ekstradisi yang diatur dalam undang-undang ekstradisi. tetapi menggunakan alternatif lain yaitu mekanisme police to police. Kemudian dalam kajian islam perspektif fiqh siyasāh dauliyah yang membahas hubungan internasional dalam yang sesuai dengan police to police adalah perjanjian ekstradisi yang dinamakan dengan Taslīm al-Mujrimīn.

Actions (login required)

View Item