STUDI KOMPARATIF FATWA MUI DAN DEWAN HISBAH PERSIS TENTANG HUKUM DANA TALANGAN HAJI

Solikhah, Solikhah (2023) STUDI KOMPARATIF FATWA MUI DAN DEWAN HISBAH PERSIS TENTANG HUKUM DANA TALANGAN HAJI. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text Solikhah- Final Thesis1.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

Dana Talangan Haji merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah yang berlandaskan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Produk ini didukung oleh Lembaga Fatwa Indonesia. Akad yang digunakan dalam talangan haji berbeda-beda. Ada yang menggunakan akad ijârah, qard, dan gabungan keduanya. Dana talangan haji memberikan dampak positif (maslahah) berupa adanya kemudahan kepada nasabah untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji. Sedangkan dampak negatif (mafsadah) dana talangan haji adalah semakin mengaburkan kriteria mampu (istiṭā‟ah) dalam haji. Dewan Hisbah Persis, organisasi Islam yang satu ini menolak dengan tegas Dana Talangan Haji karena dianggap mengandung unsur riba. Melihat hal ini penulis mendapat kesempatan untuk menganalisis dan menyikapi bagaimana status hukum tentang Dana Talang Haji. Penelitian ini merupakan kategori penelitian kepustakaan (Library Reaserch) yang menggali data dengan cara membacanya dari media cetak seperti buku-buku tentang Fatwa MUI dan juga Dewan Hisbah Persis yang dijadikan sebagai sumber data primer oleh penulis. Sedangkan data sekunder yang dihasilkan dengan cara membacanya dari artikel, jurnal, dan buku-buku yang mendukung teori yang berkaitan dengan penelitian penulis. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan buku, karya ilmiah maupun literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analisis dan metode komparatif. Terdapat perbedaan pendapat antara Fatwa MUI dan Dewan Hisbah Persis, menurut fatwa MUI pembiayaan lebih untuk mendapatkan nomor kursi lebih cepat bukan termasuk kedalam ijarah maka sah-sah saja. Sedangkan menurut Dewan Hisbah mengganggap tidak benar karena mengandung unsur riba karena ada “ujrah” bagi talangan pinjaman uang sebesar biaya untuk mendapatkan nomor kursi lebih cepat, Dewan Hisbah menganggap ini adalah akad ijarah yang tidak tepat.

Actions (login required)

View Item