RESPON NEGARA TERHADAP PENCARI SUAKA DI INDONESIA (Study Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh Pasca Reformasi)

Syarif, Hidayatullah (2022) RESPON NEGARA TERHADAP PENCARI SUAKA DI INDONESIA (Study Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh Pasca Reformasi). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text SYARIF HIDAYATULLAH_RESPON NEGARA TERHADAP PENCARI SUAKA DI INDONESIA (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh Pasca Reformasi).pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Indonesia kerap didatangi oleh para pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri, hal tersebut dimulai dari masa orde baru hingga masa reformasi. Pengungsi Rohingya merupakan salah satu dari beberapa kedatangan pengungsi luar negeri, masalah pengungsi Rohingya tersebut merupakan masalah kemanusian regional (Asia Tenggara) yang menarik perhatian internasional. Instrumen yang mengatur masalah pengungsi dan pencari suaka secara Internasional terdapat dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol tambahan 1967, namun Indonesia bukanlah negara peratifikasi kedua instrumen tersebut. Penelitian ini merupakan library research (penelitian kepustakaan) yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari buku, jurnal, dan artikel. Data primer yang digunakan oleh penulis yakni buku-buku yang berhubungan dengan pengungsi Rohingya di Aceh. Sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan artikel, jurnal, maupun media elektronik yang tersedia di internet. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan menggunakan metode analisis komparatif. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui kondisi para pengungsi Rohingya di Aceh dan respon Pemerintah Indonesia terhadap kedatangan mereka. Hasil penelitian menunjukan bahwa; Pertama, kedatangan para pengungsi Rohingya ke dataran Aceh dengan perbekalan yang cukup membuat masyarkat lokal secara spontan membantu mereka dengan memberikan bantuan kemanusian yang secara aktif melibatkan Pemda setempat serta membuat pihak istana turun tangan. Kedua, dalam upaya penanganannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan relasi global dan kharisma internasional yang membuat negara-negara tetangga tergerak dalam menanganani rasisme yang dialami pengungsi Rohingya. Sedangkan pada era Presiden Joko Widodo lebih menekankan pada supremasi hukum di Indonesia, yakni mengeluarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri guna memberikan jaminan terhadap hukum dan kepastian tempat tinggal bagi para pengungsi dari luar negeri yang berada di Indonesia.

Actions (login required)

View Item