DINAMIKA MENTERI KOORDIANTOR DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF AL WIZARAH

Syaibani, Ihza Ibrahim (2022) DINAMIKA MENTERI KOORDIANTOR DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF AL WIZARAH. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text SKRIPSI SYAIBANI IHZA I, NIM 1717303076.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwasannya Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dilihat dari sudut pandang teori pemisahan kekuasaan yang dimaksud pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kepala pemerintahan Presiden dalam menjalankan sebuah kekuasaan pemerintahan yang amat luas, kiranya diperlu adanya seorang pembantu dalam menjalankan roda pemerintahan atau dalam penyelenggaraan negara yakni menteri. Pembentukan menteri sendiri sudah dituangkan dalam Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengenal istilah menteri koordinator. Yang mana pada Pasal 14 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi Presiden dapat membentuk menteri koordiantor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika menteri koordinator dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perspektif al wiza>rah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian untuk meneliti hukum sebagai suatu asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, prinsip hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan atau problematika yang sedang terjadi. Bahan hukum primer adalah UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum, hasil penelitian hkum, jurnal hukum, makalah hukum, artikel hukum dan pendapat ahli hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan nomenklatur dan komposisi menteri koordinator merupakan hak prerogatif seorang Presiden. Dimana Presiden sebagai kepala pemerintahan boleh menafsirkan suatu peraturan (droit function). Hak prerogatif berkaitan dengan kepemimpinan nasional yang merupakan suatu hal berkaitan dengan orientatif. Kata Kunci: Kekuasaan Presiden, Presidensial, Menteri Koordinator, al wiza>rah.

Actions (login required)

View Item