PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019)

Fauzan, Akbar (2022) PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text SKRIPSI_FAUZAN AKBAR_1522303010.pdf Download (6MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Korupsi merupakan tindak pidana yang sudah lama menjadi permasalahan seluruh bangsa dibumi ini tidak terkecuali di Indonesia. Seperti halnya dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung pada kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas yang menyebabkan hilangnya hak tagih Negara kepada para kreditur dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 4,58 triliun. Akan tetapi pada putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus mengabulkan permintaan Terdakwa, yang menyebablam dibatalkannya putusan-putusan sebelumnya. Putusan ini sangat kontroversional dimana membebaskan terdakwa kasus korupsi ditengah maraknya korupsi di negeri ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat normatif, jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library research). Sumber data primer penelitian adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negaara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, dan surat kabar. Metode analisa yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, hakim anggota Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan apa yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana korupsi melainkan kasus perdata. Kedua, ketua majelis berpendapat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi seperti apa yang didakwa oleh jaksa. Kata kunci : Mahkamah Agung, Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Korupsi.

Actions (login required)

View Item