Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

Chusnul, Hidayat (2022) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview	Text COVER_ABSTRAK_DAFTAR ISI_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (417kB) | Preview
Preview	Text CHUSNUL HIDAYAT_Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Kekerasan merupakan masalah klasik dunia hukum dan gender. Walaupun Payung hukum untuk melindungi korban sudah ada, tetapi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut. Dalam hal ini perlunya perhatian dan perlindungan hukum baik pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat. Di Kabupaten Banyumas penanganan korban kekerasan diatur dalam Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Sehingga tidak boleh bertentangan dengan aturan. Berdasarkan hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan korban kasus kekerasan dan untuk mengetahui menangani korban kasus kekerasan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dimana peneliti melakukan observasi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas, dari informasi yang diperoleh digunakan sebagai sumber primer. Tak hanya itu, peneliti juga mengumpulkan data dari literatur yang sudah ada seperti, instrumen hukum, buku, jurnal sebagai sumber data sekunder. Keseluruhan data dari sumber data primer dan sumber data sekunder peneliti dapatkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk mendapatkan gambaran dari penanganan korban kasus kekerasan berbasis gender di Kabupaten Banyumas. Gambaran tersebut kemudian dianalisa dengan metode induktif berupa penarikan kesimpulan dari fakta-fakta yang ada. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Banyumas sudah efektif dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi jika diukur berdasarkan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Dan untuk hambatan-hambatan yang dialami UPTD PPA dalam menangani hambatan-hambatan yang dialami UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam korban kasus kekerasan ini yaitu ketidakahuan informasi prosedur pelaporan atau pengaduan korban kekerasan, korban yang tidak mau berterus terang, faktor lingkungan korban, serta perasaan sebagai aib atas kekerasan yang dialami oleh korban. Perlahan-lahan hambatan tersebut dapat diatasi, salahsatu solusi dalam mengatasi adalah dengan sosialisasi mengenai prosedur penanganan korban kekerasan.

Actions (login required)

View Item