EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2019 DI KECAMATAN KARANGJAYA TASIKMALAYA JAWA BARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Maya, Lispia (2022) EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2019 DI KECAMATAN KARANGJAYA TASIKMALAYA JAWA BARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview	Text COVER_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text MAYA LISPIA_EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI KECAMATAN KARANGJAYA TASIKMALAYA JAWA BARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Pemilihan umum adalah sarana bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya. Menurut Pasal 1 Ayat (2) UUD RI Tahun 1945 “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu serentak untuk pertama kalinya dala sejarah pemilu di Indonesia, yaitu pemilu Presiden/Wakil Presiden yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilu legislatif (pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Penelitian ini bertujuan bagaimana efektivitas penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 dan untuk mengetahui mengetahui pandangan hukum islam terhadap penyelngaraan pemilu serentak 2019. Penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis penelitian lapangan (field Study) yakni mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Metode pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara anggota PPK, KPPS serta masyarakat di Kecamatan Karangjaya Tasikmalaya Jawa Barat. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak 2019 di Kecamatan Karangjaya Tasikmalaya Jawa Barat jika diukur berdasarkan indikator teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto maka belum memenuhi indikator yang sudah ditentukan dan pelaksanaannya belum berjalan baik sehingga belum dapat dikatakan efektif untuk mewujudkan pemilu serentak 2019 sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tiga dari lima indikator tolak ukur teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto sudah memenuhi kriteria, namun ada dua indikator yaitu faktor masyarakat dan faktor budaya yang belum terealisasi secara maksimal. Pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Indonesia dalam pandangan hukum islam masih menggunakan mekanisme demokrasi Barat yang banyak menimbulkan kemudaratan dan pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan syariah serta masih menjadikan pemilu satu-satunya cara dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat.

Actions (login required)

View Item