KEBIJAKAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA DAN PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Kintan, Ayundari (2022) KEBIJAKAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA DAN PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text KINTAN AYUNDARI_KEBIJAKAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA DAN PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Hari ke hari kasus kekerasan seksual di Indoneisa semakin meningkat dan biasanya kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan dewasa, namun juga kekerasan seksual dialami oleh anak-anak. Maka dari itu Pemerintah menerapkan hukuman tambahan yaitu hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. banyak dari masyarakat yang masih memperdebatkan hukuman ini, karena dirasa hukuman ini melanggar hak asasi manusia. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengethaui kebijakan diterapkannya hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Penilitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research), sehingga mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi yakni data￾data yang dikumpulkan dari sumber-sumbernya seperti catatan pribadi, buku harian laporan kerja, notulen rapat dan lain sebagainya. Dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (Content Analysis), yaitu suatu teknik dipergunakan dalam menganalisis terhadap isi suatu informasi secara tertulis. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik tercantum pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang￾Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur penerapan tambahan hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual khususnya terhadap anak agar pelaku jera atas perbuatan yang telah dilakukan. Kemudian tata cara melakukan tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Hukum pidana Islam memandang bahwa hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak termasuk ke dalam jarimah ta’zir. Karena hukuman yang dijatuhkan bisa lebih berat atau bahkan bisa lebih ringan sesuai dengan perbuatan yang telah dilanggar.

Actions (login required)

View Item