SITI NURIZKI, MULIANA (2021) KEWENANGAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERSPEKTIF MAQASID AL SYARI'AH. Skripsi thesis, UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI.
|
Text
COVER_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
SITI NURIZKI MULIANA_KEWENANGAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERSPEKTIF MAQASID AL SYARIAH.pdf Download (4MB) | Preview |
Abstract
Semakin kompleksnya tatanan kehidupan masyarakat semakin banyak pula permasalahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Namun, Mahkamah Konstitusi belum dapat menampung dan menyalurkan keluh kesah (personal grievace) sebagai upaya hukum yang luar biasa dalam mempertahankan hak konstitusional setiap individu yang lebih dikenal dengan constitutional complaint. Berkaitan dengan hak konstitusional, dalam Islam maqasid al-syariah juga memiliki tujuan untuk melindungi hak dari setiap mukalaf yang dalam kesulitan dan haknya terancam. Tujan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan constitutional complaint dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Mengetahui konsep penerapan kewenangan constitutional complaint di Mahkamah Konstitusi Indonesia. Serta, mengetahui pandangan maqas}id al-syari'ah mengenai constitutional complaint dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Penelitan yang penulis lakukan termasuk library reseach (penelitian kepustakaan) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis dan yuridis-normatif dengan memaparkan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan menganalisis menggunakan teori-teori yang sudah disiapkan. Dan memberikan penilaian pada suatu hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial. Dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya mekanisme constitutional complaint dapat mewujudkan checks and balances dengan membatasi penguasa supaya tidak berlaku sewenang-wenang agar menjamin hak-hak konstitusional warga negara dan apabila tindakan pejabat telah menyederai hak konstitusional warga negara negara memiliki mekanisme sebagai wadah untuk warga negara mendapatkan kembali hak konstitusionalnya. Penerapan konsep pengaduan konstitusional dapat menggunakan amandemen ke-5 UUD 1945, perubahan UU MK, dapat juga melalui penafsiran hakim yang berwenang. Maqasid al-syari'ah berusaha menjaga kemaslahatan hak konstitusional dengan memberikan alternatif untuk keluar dari permasalahan yang merusak hak manusia. Keyword: Mahkamah Kontitusi, constitutional complaint, maqasid al-syari'ah
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Mahkamah Kontitusi, constitutional complaint, maqasid al-syari'ah |
Subjects: | 2x4. Fiqih > 2x4.02 Ushul Fiqih 300 Social sciences > 340 Law 300 Social sciences > 340 Law > 342 Constitutional and administrative law 300 Social sciences > 340 Law > 348 Law (Statutes), regulations, cases 300 Social sciences > 340 Law > 348 Law (Statutes), regulations, cases > 348.3 Specific Jurisdiction (Undang-undang dan Peraturan) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara Islam |
Depositing User: | Siti Nurizki Muliana |
Date Deposited: | 14 Dec 2021 07:02 |
Last Modified: | 14 Dec 2021 07:02 |
URI: | http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/12261 |
Actions (login required)
View Item |