KONSELING DAN TES SUKARELA HIV SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN NIKAH PERSPEKTIF MAS}LAH}AH MURSALAH (Analisis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap)

Amatullah, Hasna (2021) KONSELING DAN TES SUKARELA HIV SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN NIKAH PERSPEKTIF MAS}LAH}AH MURSALAH (Analisis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap). Skripsi thesis, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text AMATULLAH HASNA_KONSELING DAN TES SUKARELA HIV SEBAGAI SYARAT.pdf Download (12MB) | Preview

Abstract

perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masingmasing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS merupakan salah satu contoh produk hukum nasional. Peraturan ini dibuat karena ada gejala masyarakat yang mengharuskan dibuatkanya peraturan sebagai upaya meminimalisir penyebaran HIV dan AIDS. Dalam peraturan ini menyebutkan tentang salah satu syarat pendaftaran Nikah yaitu sudah mengikuti KTS HIV, lalu bagaimana pandangan Mas}lah}ah Mursalah terhadap KTS HIV sebagai syarat pendaftaran nikah. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif analisis, yang memaparkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data dengan teliti. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari sumber- sumber kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, artikel dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan Peraturan daerah, KTS HIV serta Mas}lah}ah Mursalah. Penelitian ini menunjukan bahwa Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satu kebijakan yang membuat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Kabupaten Cilacap. layanan KTS HIV yang diwajibkan kepada calon pengantin, Walaupun tidak ada landasan yuridis yang merujuk Undang-undang pernikahan yang berlaku di Indonesia tapi peraturan daerah ini dalam muatannya tidak bertentangan. Dalam peraturan tersebut sudah sejalan dengan konsep Mas}lah}ah Mursalah, tidak ada dalil hukum mengenai KTS HIV sebagai syarat pernikahan, bahwa KTS HIV berperan penting dalam kemaslahatan. KTS HIV merupakan upaya prevetif dari pemerintah kabupaten Cilacap untuk mengurangi tingkat pengidap HIV.

Actions (login required)

View Item