LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT HAK ASASI MANUSIA MANTAN TERPIDANA UNTUK MENCALONKAN DIRI DALAM PILKADA (Studi Analisa Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019)

Khoirul, Ikhwannurfadli (2021) LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT HAK ASASI MANUSIA MANTAN TERPIDANA UNTUK MENCALONKAN DIRI DALAM PILKADA (Studi Analisa Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview	Text COVER_ABSTRAK_DAFTAR ISI_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (333kB) | Preview
Preview	Text KHOIRUL IHWAN NUR FADLI_penerapan htnd dalam penanggulangan covid.pdf Download (806kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Dengan mengabulkan sebagian permohonan uji materi mengenai pasal pencalonan mantan narapidana di pemilihan kepala daerah (pilkada), maka mantan narapidana pun bisa mencalonkan diri 5 (lima) tahun setelah masa hukumannya berakhir. Syarat-syarat bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri di pilkada seperti yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tersebut, apakah sudah sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi landasan setiap warga negara untuk bisa dipilih ataupun memilih di pemilihan umum. Tujuan dari penelitian ini yaitu : pertama, untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019. Kedua, untuk mengetahui perlindungan hukum Hak Asasi Manusia mantan narapidana korupsi terkait syarat-syarat untuk mencalonkan diri dalam pilkada. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reseacrh). Sumber data primer penelitian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilhan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisa yang digunakan yaitu dengan content analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, Mahkamah berpendapat bahwa demokrasi bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan hak-hak individual tetapi juga ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas.. Kedua, Berkenaan dengan syarat menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, ternyata terdapat dua kepentingan konstitusional yang keduanya berkaitan langsung dengan kebutuhan membangun demokrasi yang sehat, yaitu kepentingan orang perseorangan warga negara dan kepentingan masyarakat secara kolektif. Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Hak Asasi Manusia, Pilkada.

Actions (login required)

View Item