PELEMBAGAAN PERADILAN ETIKA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KRIMINALISASI DEMOKRASI PERSPEKTIF ETIKA HUKUM ISLAM

Listyowati, Listyowati (2021) PELEMBAGAAN PERADILAN ETIKA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KRIMINALISASI DEMOKRASI PERSPEKTIF ETIKA HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

[img]
Preview
Text
SKRIPSI-LISTYOWATI.pdf

Download (13MB) | Preview

Abstract

Semakin kompleks tata kelola negara, persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme semakin menjadi perhatian serius. Hal demikian bukan karena lemahnya peraturan perundang-undangan tetapi krisisnya etika dalam penyelenggaraan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pelembagaan peradilan etika dan transparansi persidangan etika dalam perspektif etika hukum Islam untuk menciptakan negara yang demokratis. Selain itu untuk mengetahui peran peradilan etika sebagai upaya pencegah kriminalisasi demokrasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekaan historis (historical approach). Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi pelembagaan peradilan etika ialah pertama, sudah ada Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Kedua Krisis moral dan etika telah merajalela ditandai dengan merebaknya fenomena korupsi, kolusi dan nepotisme, ketiga adanya faktor yang menjustifikasi baik secara filosofis, yuridis, maupun historis. Faktor filosofis sebagaimana tercermin dalam pancasila bahwa semua sila pancasila merupakan landasan etik, faktor yuridis sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Tap MPR No.V1/MPR/2001 yang mewajibkan penyelenggara negara untuk berperilaku baik, sementara faktor sosiologi adalah semakin banyaknya lembaga penegak kode etik disetiap rumpun kekuasaan oleh karenanya konsolidasi lembaga-lembaga penegak kode etik dan pembentukan peradilan etik menjadi urgen dikarenakan lemahnya proses ajudikasi lembaga tersebut. Penulis merekomendasikan bahwa peradilan etika dilembagakan secara terpisah dari lembaga peradilan yang telah ada dan menghapus beberapa lembaga yang dulunya mempunyai fungsi mengadili pelanggaran etika, sehingga kekuasaan kehakiman bisa dilembagakan dengan adanya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Etik. Kata kunci: Pelembagaan peradilan etika, kriminalisasi demokrasi, etika hukum Islam.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Pelembagaan peradilan etika, kriminalisasi demokrasi, etika hukum Islam.
Subjects: 100 Philosophy and psychology > 170 Ethics (Moral philosophy)
100 Philosophy and psychology > 170 Ethics (Moral philosophy) > 172 Political ethics
300 Social sciences > 340 Law
300 Social sciences > 340 Law > 342 Constitutional and administrative law
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: LISTYOWATI LISTYOWATI
Date Deposited: 12 Aug 2021 07:40
Last Modified: 12 Aug 2021 07:40
URI: http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/10774

Actions (login required)

View Item View Item