PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM AKAD MURA>BAH}AH PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 111/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp.)

Windy, Shafira (2021) PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM AKAD MURA>BAH}AH PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 111/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp.). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text WINDY SHAFIRA-SKRIPSI.pdf Download (11MB) | Preview

Abstract

Perkara wanprestasi pembiayaan mura>bah}ah yang terjadi di Pengadilan Agama Cilacap diajukan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap, yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur PT BPRS Suriyah Cilacap kepada Tergugat pada tanggal 25 November 2019 dengan register perkara Nomor 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp. mengajukan ganti rugi materiil kepada Tergugat. Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya. Dalam hal ini yang akan dibahas yaitu penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad mura>bah}ah perspektif KUHPer dan Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), dan pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kasus (casus approach), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan. Dan metode pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu berupa dokumentasi salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp. dan salinan Fatwa DSN-MUI Nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli Akad Mura>bah}ah. Dari hasil analisis yang dilakukan, ada gugatan yang tidak dapat diterima yaitu mengenai penyerahan objek oleh Tergugat dan Turut Tergugat pada petitum angka 6 tetapi tidak didukung oleh posita. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap memberikan kelonggaran kepada Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Para Penggugat yaitu sebesar Rp. 240.177.460,- dan memberikan wewenang kepada Para Penggugat untuk mengeksekusi objek jaminan apabila Tergugat tidak melunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Putusan Hakim ada yang tidak sesuai dengan KUHPer yaitu tentang perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer. Dianalisis dengan Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017, ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada fatwa tersebut yaitu mengenai ketentuan terkait produk dan kegiatan. Mura>bah}ah yang direalisasikan dalam bentuk pembiayaan berlaku ketentuan dan batasan mura>bah}ah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mura>bah}ah, di mana salah satu ketentuannya yaitu mengatur tentang jaminan akad mura>bah}ah. Perkara yang ada pada putusan tidak sesuai dengan ketentuan jaminan akad mura>bah}ah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI.

Actions (login required)

View Item