IMPLEMENTASI PASAL 6 PMK NO. 71/PMK.08/2020 TENTANG TATA CARA PENJAMINAN PEMERINTAH BAGI PELAKU UMKM AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI PT ASKRINDO SYARIAH PURWOKERTO

Eka Nur, Baiti (2021) IMPLEMENTASI PASAL 6 PMK NO. 71/PMK.08/2020 TENTANG TATA CARA PENJAMINAN PEMERINTAH BAGI PELAKU UMKM AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI PT ASKRINDO SYARIAH PURWOKERTO. Masters thesis, IAIN PURWOKERTO.

Preview

Text TESIS_191762005_EKA NUR BAITI_HES_2021.pdf Download (8MB) | Preview

Abstract

Pelaku UMKM di Indonesia masih mengalami ketertinggalan dalam berbagai aspek. Hal ini membuat pelaku UMKM kesulitan naik kelas dan kesulitan memperoleh pinjaman modal dari lembaga keuangan. Adanya pandemi COVID-19 menambah tantangan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan roda usahanya. Oleh karenanya pemerintah mengeluarkan program Penjaminan Kredit bagi pelaku UMKM melalui badan usaha penjaminan dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional dengan tujuan agar pelaku UMKM lebih mudah untuk memperoleh sumber permodalan dari Bank guna kesejahteraan para pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi dan efektivitas dari Pasal 6 PMK No. 71/PMK.08/2020 Tentang Penjaminan Kredit bagi UMKM di PT Askrindo Syariah Purwokerto dalam mensejahterakan UMKM di masa pandemi COVID-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Subjek penelitian adalah perwakilan dari pihak PT Askrindo Syariah, pihak Bank Syariah selaku Penerima Jaminan, dan perwakilan pelaku UMKM sebagai Terjamin. Dalam memperoleh data, penelitian menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif dengan menggunakan langkah reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas dari program penjaminan pemerintah di wilayah PT Askrindo Syariah Purwokerto guna mempermudah UMKM dalam memperoleh sumber pembiayaan di tengah krisis pandemi COVID-19 sudah maksimal, namun keefektifannya hanya berlaku bagi pelaku UMKM yang memang telah bankable, hal ini dapat dilihat bahwa adanya penjaminan pembiayaan ini tidak menjadi acuan bagi bank untuk lebih longgar dalam memberikan pembiayaan, ini berarti manfaat adanya penjaminan program PEN ini hanya dirasakan oleh sebagian kecil pelaku UMKM dan 98% pelaku UMKM masih berada di sektor informal dan belum bankable tidak dapat merasakan manfaat program ini, oleh karenanya, untuk mewujudkan tujuan pemerintah tersebut, perlu digunakan alternatif pembiayaan lain yaitu penyaluran modal yang tidak menggunakan mekanisme Bank agar bantuan dari Pemerintah dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh lapisan pelaku usaha.

Actions (login required)

View Item