KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP VAKSINASI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 14 TAHUN 2021 PERSPEKTIF AL-MASLAHAH AL-MURSALAH

Silvia Widya, Pratama (2022) KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP VAKSINASI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 14 TAHUN 2021 PERSPEKTIF AL-MASLAHAH AL-MURSALAH. Skripsi thesis, UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text SILVIA WIDYA PRATAMA_KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP VAKSINASI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 14 TAHUN 2021 PERSPEKTIF AL-MASLAHAH AL-MURSALAH.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Pandemi COVID-19 menimbulkan status kedaruratan di Indonesia yang telah ditetapkan oleh World Health Organization (WHO). Segala bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah membuat masyarakat dan pemerintah saling bekerja sama dalam pemberantasan penularan COVID-19. Dalam situasi ini vaksin dipilih sebagai cara yang paling ekonomis dan efektif untuk mencegah penyakit menular COVID-19. Sebagai penanggulangan pandemi COVID-19 dan untuk menjaga kesehatan masyarakat diperlukan percepatan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Faktanya di lingkungan masyarakat terdapat Pro kontra terkait pemberian vaksin di Indonesia. Hadirnya vaksinasi menurut pandangan hukum Islam merupakan hal yang dihalalkan. Penggunaan vaksin COVID-19 tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits, hadirnya vaksinasi mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat dari manusia. Berdasarakan hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan mas}lah}ah mursalah mengenai vaksinasi COVID-19 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Penelitian yang penulis lakukan menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Sumber data primer memanfaatkan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 dan sumber data sekunder memanfaatkan peraturan menkes, kepmenkes sebagai pendukun. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi. Metode analis data menggunakan metode deduktif. Penelitian ini menunjukan menghindari kemudharatan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi wabah pandemi COVID-19, dan dalam situasi saat ini kepentingan umum, kepastian hukum, lebih diutamakan untuk kemaslahatan masyarakat. Serta penggunaan vaksin COVID-19 yang ditinjau dari sisi kehujjahan dalam menetapkan hukum dikategorikan kedalam mas}lah}ah d}aru>riya>t yang menetapkan ke dalam lima unsur pokok

Actions (login required)

View Item