PENGHAPUSAN POLOGORO DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH

Vina, Febriana (2022) PENGHAPUSAN POLOGORO DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH. Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview	Text Vina Febriana_SKRIPSI BAB 1.pdf Download (318kB) | Preview
Preview	Text VINA FEBRIANA_PENGHAPUSAN POLOGORO DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Pologoro merupakan salah satu jenis pungutan desa yang dibebankan kepada masyarakat atas batas penunjukkan dan persaksian adat atas tanah. Pologoro dicabut di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sumber Pendapatan Desa. Pungutan pologoro sudah tidak diberlakukan di Kabupaten Kebumen. Sebab tidak berlakunya pologoro karena desa sudah mendapatkan dana pemasukan berupa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebagaimana sudah diatur di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan pada praktik pologoro serta penghapusan pologoro. Mengetahui upaya kepala desa terhadap penghapusan pologoro di Kabupaten Kebumen. Serta, mengetahui pandangan mas}lah}ah mursalah terhadap penghapusan pologoro di Kabupaten Kebumen. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), teknik analisis data yang digunakan menggunakan metode Miles dan Huberman, yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis, metode sampling pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dan metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi, internet searching. Dari penelitian ini menunjukan bahwa sebagai pemerintahan yang baik, seberapapun besaran pungutan yang dilakukan harus ada yang mendasari aturan hukumnya. Pologoro dipungut berdasarkan kebiasaan yang bersifat turun temurun sehingga aturan hukumnya lemah. Terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya oleh karena itu, pologoro di Kabupaten Kebumen dilarang. Penghapusan pologoro mendapat dukungan dan respon yang baik dari masyarakat Kabupaten Kebumen. Apabila dilihat dari perspektif mas}lah}ah mursalah, kebijakan penghapusan pologoro menjadi suatu upaya yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat karena masyarakat terbebas dari pungutan.

Actions (login required)

View Item