Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam

Ratna, Ratna (2022) Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview	Text COVER_ABSTRAK_DAFTAR ISI_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (5MB) | Preview
Preview	Text RATNA_PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG SAWIT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.pdf Download (10MB) | Preview

Abstract

Dari kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dan kita saksikan bahwa jual beli itu mempunyai arti bagi kelangsungan hidup manusia. Akan tetapi dalam prakteknya jual beli juga ada hambatan dari kelangkaan dan harga yang mahal. Kelangkaan minyak goreng dan menjadikan harga minyak goreng naik. Kementerian Perdagangan mengeluarkan aturan berupa Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit untuk menurunkan harga minyak goreng di pasaran. Namun aturan tersebut dicabut dikarenakan ada problem baru yang muncul. Penelitian ini bermaksud untuk mencari tahu dan meneliti latar belakang terjadinya pencabutan peraturan tersebut dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Jenis penelitian ini termasuk menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari literatur. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang mendukung penelitian. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi, tindakan selanjutnya metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (Interactive Model of Analysis), yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan. Penelitian ini menunjukan bahwa, pencabutan Peraturan Menteri No 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan pandangan jumhur ulama yaitu pendapat Ulama Zahiriyah, sebagian Ulama Syafi’iyah, sebagian Ulama Hanabailah dan Imam as-Syaukani yang berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, baik harga itu melonjak disebabkan oleh pedagang maupun disebabkan tanpa campur tangan pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibenarkan. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Rasulullah menolak adanya price intervention seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Pasar disini mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparency) dan keadilan (justice). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Adanya penetapan harga minyak goreng melalui Peraturan Menteri No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, harga minyak goreng di pasaran masih belum sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan dan terjadi kelangkaan pasokan minyak di pasaran, adapun setelah peraturan ini di cabut rangkaian dampak tadi tampak lebih baik dan dapat mencegah mata rantai kerusakan ekonomi baik secara makro dan mikro. Meskipun kenaikan harga minyak goreng masih terjadi namun stock minyak goreng dipasaran tidak lagi langka. Kata kunci : Hukum Islam, penetapan harga, dan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

Actions (login required)

View Item