Lelang Aset Digital Melalui Non-fungible Token Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

sifa, barokah aini (2022) Lelang Aset Digital Melalui Non-fungible Token Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Text sifa barokah aini_lelang aset digital melalui non-fungible token perspektif hukum ekonomi syariah.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Belum lama ini, jagad digital digemparkan oleh sebuah foto yang laku terjual dengan harga $ 63 juta. Foto tersebut dilelang melalui Non-fungible Token oleh balai lelang Christie yang pembeliannya menggunakan cryptocurrency. Seiring berjalnnya waktu, lelang memalui Non-fungible Token berkembang di Indonesia, sedangkan di Indonesia saat ini, cryptocurrency belum dibolehkan jika digunakan sebagai alat pembayaran. Penelitian ini menjawab persoalan bagaimana hakikat lelang aset digital melalui Non-fungible Token dalam konteks kekinian dan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap lelang aset digital melalui Non-fungible Token. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau biasa disebut dengan library research, hal ini dilakukan karena tidak memungkinkan bagi penulis untuk mengharapkan data dari lapangan dan data pustaka tetap mendukung untuk menjawab permasalahan penelitian. Di sini penulis melakukan pengkajian terhadap masalah yang sedang ramai dibicarakan masyarakat dan media massa (aktual) melalui literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukan bahwa lelang aset digital melalui Non-fungible Token pada hakikatnya menggunakan sistem blockchain dengan cara mendigitalisasi terlebih dahulu setiap aset yang akan dilelang dan untuk saat ini lelang tersebut tidaklah dilarang, namun karena lelang ini pembeliannya dilakukan dengan menggunakan cryptocurrency maka hukumnya menjadi dilarang bagi umat muslim khususnya, karena berdasarkan Fatwa MUI, penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran adalah dilarang sebab belum adanya underlying asset terhadap cryptocurrency sehingga menjadikan cryptocurrency mengandung unsur gharar, dharar dan qimar, serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.

Actions (login required)

View Item