Implementasi Peraturan Bupati No 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Perspektif Maslahah (Studi Kasus Di Kantor Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)

Yuni Tri Astiti, Damayanti (2022) Implementasi Peraturan Bupati No 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Perspektif Maslahah (Studi Kasus Di Kantor Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview	Text COVER_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview
Preview	Text YUNI TRI ASTITI DAMAYANTI_IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO 21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Pelayanan publik yang diberikan instansi pemerintah daerah merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Tujuan dari pelayanan publik yaitu untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan yang layak sesuai dengan asas-asas pelayanan serta peraturan yang berlaku. Kualitas pelayanan merupakan cerminan dari sebuah kualitas birokrasi pemerintah, oleh karenanya pelayanan di berbagai lembaga harus ditingkatkan kualitas pelayanannya sesuai asas-asas dan peraturan yang berlaku. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas menerbitkan Peraturan Bupati No 21 Tahun 2020 untuk dijadikan acuan dalam memaksimalkan penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2020 di Kantor Kecamatan Wangon Perspektif maslahah. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer berupa UU No 25 Tahun 2009, Perbup Banyumas No 21 Tahun 2020, dan hasil wawancara informan. Data sekunder berupa buku, jurnal, penelitian terdahulu, artikel, dll. Metode pengumpulan data berupa dokumentasi, observasi, wawancara. Metode analisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2020 telah terlaksana dengan baik di Kantor Kecamatan Wangon. Namun ada dua asas yang pelaksanaannya kurang maksimal yaitu asas partisipatif dan asas penyediaan fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Isi aturan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 telah memenuhi ketiga syarat sesuatu dapat dikatakan maslahah. Pertama, isi aturan Perbup membawa kemudahan akan pemenuhan kepentingan masyarakat karena menjelaskan standar pelayanan yang harus dipenuhi, dan aturannya dibuat untuk meminimalisir kesulitan. Kedua, isi aturan Perbup ditujukan untuk mewujudkan perlindungan atas segala kepentingan mayoritas masyarakat. Ketiga, isi aturan Perbup tidak bertentangan dengan ketentuan al-Qur’an, sunnah, ijma, qiyas. Karena isi aturan Perbup memenuhi ketiga syarat di atas maka Peraturan Bupati No 21 Tahun 2020 dapat dikatakan mengandung kemaslahatan. Artinya pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Wangon akan memberikan kemanfaatan, kemudahan, serta meminimalisir kesulitan dalam proses pelayanan karena aturan yang dijadikan sebagi pedoman telah mengandung kemaslahatan.

Actions (login required)

View Item